Analisa Pemerintahan Aceh dan Kabupaten

ANALISA WEB PEMERINTAHAN ACEH DAN KABUPATEN
Analisa web: www.bandaacehkota.go.id
kota banda aceh

Bertempat di Aula Pemerintah Kota Banda Aceh, Jumat (30/10), Wakil Walikota Banda Aceh Hj. Illiza Sa’aduddin Djamal, SE melantik 17 orang pejabat eselon II dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.Acara pelantikan tersebut turut dihadiri oleh para Asisten, beberapa Camat, perwakilan BKPP, Kota Banda Aceh, para Kabag serta beberapa kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.Kepada para pejabat yang dilantik, Illiza berpesan, agar setiap pejabat yang sudah diberikan amanah jabatan baru di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Sebab, jabatan merupakan amanah.
''Saya harap, setiap pejabat yang dilantik dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab,'' tegasnya.Nama-nama yang sudah ditetapkan, merupakan orang-orang yang sudah layak untuk menduduki posisi baru sesuai dengan keputusan yang sudah dikeluarkan dan dengan pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Banda Aceh. ''Para pejabat yang kita lantik, sudah memenuhi syarat dan di pandang cukup cakap untuk diangkat dalam masing-masing struktur jabatan baru, dan mutasi jabatan merupakan satu kelaziman dan hal yang biasa dalam organisasi pemerintahan. “Karenanya, saya berharap bahwa cara pandang dan pemahaman kita  terhadap proses mutasi jabatan hendaknya diletakkan secara obyektif dan proporsional” tambah Illiza.

Sebelumnya, pada saat pelantikan, yang menandatangani berita acara pelantikan pejabat baru secara simbolis adalah Drs. Saiful Azhar , dan Drs. Sunazar. Selesai arahan dari Wakil Walikota, acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik, di awali oleh Wakil Walikota dan di iikuti oleh seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

ANALISA WEB : www.acehselatan.go.id
Aceh selatan

Dengan kemajuan informasi yang berkembang di dunia saat ini perlu kiranya diadakan suatu jaringan pengamanan teknologi informasi dalam hal pengamanan data data yang bersifat rahasia pada umumnya di Pemerintahan Dalam Negeri dan Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan pada khususnya .Maka berdasarkan surat Kepala Lembaga Sandi Negara Jakarta Nomor PB 201/R 423/2009 Tanggal 27 Juli 2009 dan Surat Gubernur Aceh Nomor 046/53377 tanggal 27 Juli 2009 telah di distribusikan peralatan telepon bersandi keseluruh Kabupaten /Kota dalam Provinsi Aceh pada tanggal 5 Agustus 2009 yang di serahterimakan di Kantor Gubernur Banda Aceh. Kegunaan telepon bersandi ini adalah untuk fasilitas komunikasi suara yang saat ini di Kabupaten Aceh Selatan yang berkedudukan di kecamatan Tapaktuan di tempatkan pada ruang Bupati,Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten yang pengoperasiaanya di tangani bagian PDE Sekretariat Kabupaten Aceh Selatan. Maka dengan adanya fasilitas tersebut di harapkan jangan timbul adanya kebocoran informasi yang di pandang membahayakan ketentraman masyarakat dan kestabilan persatuan dan kesatuan Indonesia.

ANALISA WEB : www.acehutara.go.id
Aceh utara
Aceh Utara hingga tahun 2006 memiliki 850 desa dan 2 kelurahan, yang terbagi ke dalam 56 buah mukim. Sebanyak 780 buah desa berada di kawasan dataran dan 72 desa di kawasan berbukit. Desa yang terletak di daerah berbukit dijumpai di 12 kecamatan. Yang paling banyak desanya di kawasan perbukitan adalah di Kecamatan Sawang, Syamtalira Bayu, Nisam, Kuta Makmur, dan Muara Batu. Di samping itu, terdapat 40 buah desa yang berada di kawasan pesisir.Aceh Utara yang beriklim tropis, musim kemarau berlangsung antara bulan Februari sampai Agustus, sedangkan musim penghujan antara bulan September sampai Januari. Suhu dimusim kemarau rata-rata 32.8oC dan pada musim penghujan rata-rata 28oC.Flora dan fauna, flora yang terdapat di daerah ini terdiri dari berbagai jenis tumbuh - tumbuhan antara lain; kayu merbau, damar, damar laut, semantok, meranti, cemara, kayu bakau, rotan dan sebagainya. Semua jenis tumbuh-tumbuhan hidup subur dikawasan hutan merupakan kekayaan dan potensi yang dapat mendukung pembangunan ekonomi jika mampu dikelola dengan baik tanpa merusak kelestarian alam dan lingkungan.
ANALISA WEB: www.acehsingkilkab.go.id
kabupaten Aceh singkil
Satuan Kerja Sementara BRR Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Pemerintahan NAD segera membangun 2 Kantor Camat baru di wilayah Kabupaten Aceh Singkil.

Kantor Camat tersebut di danai oleh BRR tahun anggaran 2006-2007. Adapun 2 kecamatan yang kantor pemerintahannya segera di bangun adalah untuk Kecamatan Singkil dan Pulau Banyak.
Dimana dengan bantuan BRR terserbut sangat membantu sekali dalam proses pengembangan kabupaten aceh singkil.

Analisa web: www.acehtengahkab.go.id
kabupaten aceh tengah

TAKENGON - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tengah, Selasa (27/10) melakukan mutasi terhadap sejumlah pejabat eselon II dan III di daerah itu.
Di antara pejabat yang dilantik di Oproom Setdakab itu terdapat seorang wanita, Nurhayati SE, menjadi Camat Bies. Pelantikan seorang wanita itu istimewa, karena sebelumnya di Aceh Tengah, belum pernah wanita diberi jabatan sebagai camat. Sebelum ditetapkan sebagai Camat Bies, Nurhayati sebelumnya menjabat sekretaris camat (Sekcam) di Kecamatan Bebesen.

“Sebenarnya tidak ada yang istimewa dalam mutasi ini karena itu sudah merupakan hal yang biasa dalam pemerintahan. Namun, yang membuat berbeda dalam pelantikan kali ini, yaitu dengan terpilihnya salah seorang wanita menjadi camat,” kata Wakil Bupati Aceh Tengah, Drs Djauhar Ali, Selasa (27/10) di sela-sela acara pelantikan.

Disebutkan mutasi yang diselenggarakan di lingkungan Pemda Aceh Tengah, merupakan bentuk penyegaran dan optimalisasi kerja pemerintah sehingga pejabat yang ditempatkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Selain itu mutasi dilaksanakan berkaitan dengan pengisian jabatan yang kosong akibat adanya pemekaran SKPD. “Kami berharap kepada Camat Bies (Nurhayati --red), agar dapat bersaing dengan camat yang lainnya dan kepada sejumlah pejabat yang baru dilantik agar dapat secara maksimal mengemban tugas yang telah diberikan,” imbau Wakil Bupati Aceh Tengah ini.
Dalam mutasi kali ini sebanyak 17 pejabat eselon II dan 14 pejabat eselon III dilantik. Beberapa pejabat SKPD bergeser posisi maupun mengisi kekosongan. Di antaranya, H Mukhlis Gayo SH, sebelumnya staf ahli bidang Hukum dan Politik pada sekretariat daerah, menjadi Kepala Dinas Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tengah, sementara posisinya diisi oleh Drs Yusuf Gani MM.

Kepala Dinas Syariat Islam dijabat oleh Drs M Saleh Syamaun, Ir Absardi AR MM sebelumnya menjabat Kadistanakan, bergeser menjadi Kadis Peternakan dan Perikanan. Ir Nasiruddin MM, Kadisbunhut Aceh Tengah, dimutasikan jadi kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan. Ir Syahrial jabatan lama Asisten I Setdakab dimutasikan sebagai Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan sedangkan posisinya diisi oleh Karimansyah I SE MM.
Pejabat lainnya yang tergeser adalah Halimansyah SE staf Ahli Bidang Ekonomi diangkat menjadi Asisten Administrasi Umum pada sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Ir Muhammad Syukri MPd sebelumnya Kepala Bappeda dimutasikan jadi staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan sementara posisinya diisi oleh Drs Albar. Drs Harun Manzola SE MM sebelumnya menjabat Kadis Mobduk dan Catatan Sipil digeser menjabat Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Mirda Alimi SE MSi Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM dimutasikan sebagai Kepala Dinas Mobduk dan Catatan Sipil.
Drs Munzir MM sebelumnya Kabag Adminstrasi Perekonomian Setdakab Aceh Tengah, naik menjadi Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan, Perindustrian dan ESDM. Sedangkan Drs Alhudri MM dimutasikan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan posisinya digantikan oleh Drs Hasan Saleh sebagai kepala Badan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terakhir dr Hardi SpPD, Direktur RSU Datu Beru Takengon, hanya mengikuti pengukuhan dalam pelantikan tersebut.
Sedangkan 14 pejabat eselon III yang dilantik antara lain Nurhayati, SE sebelumnya Sekcam Kecamatan Bebesen naik menjadi Camat Bies, Ariansyah AR menjadi Kabag Organisasi pada Sekretariat Daerah, Drs Muzakarah MM dilantik sebagai Camat Atu Lintang, Marguh Iriansyah BA dilantik menjadi Camat Kebayakan, Subhandy AP Msi dimutasikan dari Camat Bintang menjadi camat Lut Tawar Fauzan SE dilantik menjadi Camat Jagong Jeget, sedangkan Subhan Sahara SSos dilantik menjadi Camat Celala, dan sejumlah nama lainnya.

Analisis web: www.acehbarat.tripod.com
kabupaten aceh barat

Pembangunan Aceh Barat mencakup semua kegiatan pembangunan daerah dan sektoral yang dikelola oleh pemerintah bersama masyarakat.
Titik berat pembangunan diletakan pada bidang ekonomi kerakyatan melalui peningkatan dan perluasan pertanian dalam arti luas sebagai pengerak utama pembangunan yang saling terkait secara terpadu dengan bidang-bidang pembangunan lainnya dalam suatu kebijakan pembangunan.maka ditetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut :
1. Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam, peran ulama dan adat istiadat.
2 . Peningkatan Sumber Daya Manusia.
3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat.
4 . Meningkatakan aksesibilitas daerah.
5. Meningkatkan pendapatan daerah.

Hal itu sudah diterapkan sejak lama oleh pemerintah kabupaten aceh barat,untuk menciptakan daerah yang islami dan bersyariat.

Analisis web: wwwacehjayakab.go.id
kabupaten aceh jaya

Mewujudkan e-Government merupakan bagian dari terobosan awal Pemkab Aceh Jaya. Konsep untuk mewujudkan interaksi dan komunikasi efektif serta efisien antar dinas dan instansi dalam kabupaten, antar pemerintah daerah, dengan pemerintah pusat, dengan masyarakat, atau dengan kelompok dunia usaha dari dalam maupun luar negeri.

Di masa yang akan datang diproyeksikan website resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya ini tidak hanya terbatas sebagai sarana promosi atau memperkenalkan potensi Pemerintah Daerah Aceh Jaya saja, melainkan dapat terintegrasi secara luas untuk SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian), SIMDA (Sistem Informasi Daerah), SIMBADA (Sistem Informasi Barang Daerah ), SIMTAP ( Sistem Informasi Satu Atap) dan Email (Electronic Mail) dalam suatu portal situs Pemerintah Daerah. Selain itu juga dapat digunakan sebagai sarana atau media untuk melaksanakan tender atau pelelangan pengadaan barang dan jasa pemerintah kepada masyarakat atau publik secara luas.

Website Pemkab Aceh Jaya juga akan menjadi cikal bakal lahirnya berbagai komunitas komersil masyarakat dunia usahaseperti di bidang perdagangan, UKM, agribisnis, forum kerjasama bisnis dan lan-lain. Tujuan akhirnya, jika dunia usaha dimudahkan untuk bertumbuh, tentulah aktifitas perekonomian akan semakin ramai sehingga PAD akan semakin menggelembung.

Mewujudkan sistem informasiterpaduakan menunjang peningkatan pembangunan daerah, mampu mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat daerah serta menjadi sarana efektif memperkenalkan seluruh potensi yang dipunyai daerah.
Dan juga memeperkenalkan nya kepada seluruh dunia.

Analisis web: www.acehtimurkab.go.id
kabupaten aceh timur

Seluruh Fraksi di DPRK Aceh Timur, Kamis(17/1) menyetujui Rancangan Qanun (Raqan) tentang penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab setempat yang diamanatkan dalam PP No.41/2007 tentang organisasi perangkat daerah.
Pembahasan rancangan qanun ini sendiri berlangsung cukup alot dan dimulai sejak September 2007 lalu yang dikoordinasikan.
Analisis web: www.agaramedia.com
kabupaten Nagan Raya
Bertempat di Aula Pemerintah Kota Banda Aceh, Jumat (30/10), Wakil Walikota Banda Aceh Hj. Illiza Sa’aduddin Djamal, SE melantik 17 orang pejabat eselon II dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.Acara pelantikan tersebut turut dihadiri oleh para Asisten, beberapa  Camat, perwakilan BKPP, Kota Banda Aceh, para Kabag serta beberapa kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.Kepada para pejabat yang dilantik, Illiza berpesan, agar setiap pejabat yang sudah diberikan amanah jabatan baru di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Sebab, jabatan merupakan amanah.
''Saya harap, setiap pejabat yang dilantik dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab,'' tegasnyaNama-nama yang sudah ditetapkan, merupakan orang-orang yang sudah layak untuk menduduki posisi baru sesuaidengan keputusan yang sudah dikeluarkan dan dengan pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Banda Aceh.
''Para pejabat yang kita lantik, sudah memenuhi syarat dan di pandang cukup cakap untuk diangkat dalam masing-masing struktur jabatan baru, dan mutasi jabatan merupakan satu kelaziman dan hal yang biasa dalam organisasi pemerintahan. “Karenanya, saya berharap bahwa cara pandang dan pemahaman kita terhadap proses mutasi jabatan hendaknya diletakkan secara obyektif dan proporsional” tambah Illiza.

Sebelumnya, pada saat pelantikan, yang menandatangani berita acara pelantikan pejabat baru secara simbolis adalah Drs. Saiful Azhar , dan Drs. Sunazar. Selesai arahan dari Wakil Walikota, acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik, di awali oleh Wakil Walikota dan di iikuti oleh seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Analisis web: www.regionalinvestment.com
kabupaten Aceh Tenggara

Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara beribukota di Kutacane ini memiliki luas 4.231,41 km terbagi menjadi 11 Kecamatan dan 164 Desa. Berbatasan langsung dengan Kabupaten Gayo lues di sebelah utara, Kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Singkil di sebelah selatan, Kabupaten Aceh Selatan di sebelah barat, serta Provinsi Sumatera Utara di sebelah timur. Paru-paru dunia ada di Kabupaten Aceh Tenggara, karena di daerah ini menjadi salah satu pemilik kawasan Taman Nasional Gunung Leuser yang memiliki luas 1.094.692 Ha ini masuk dalam dalam wilayah beberapa Kabupaten yaitu: Aceh Tenggara, Aceh Barat, Aceh Timur, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Langkat ( Provinsi Sumut). Taman nasional memiliki keistimewaan keanekaragaman flora dan fauna, dengan jenis flora langka Raflesia atjehensis dan johanesteinimania altifrons (pohon kayu raksasa) serta rizanthes zippelnii. Kutacane yang menjadi ibukota Kabupaten ini menjadi salah satu pintu masuk kawasan tanaman nasional, taman wisata lawe gurah memiliki panorama alam, sumber air panas, danau, air terjun, pengamatan satwa dan tumbuhan seperti orang utan, kupu-kupu dan bunga raflesia. Namun bukan hanya pariwisata yang bisa dijadikan andalan Kabupaten Aceh Tenggara. Lapangan usaha pertanian pun menjadi andalan, kondisi geografis Kabupaten Aceh tenggara yang landai, karena itu pertanian tanaman pangan cocok untuk dikembangkan. Di sektor perkebunan daerah ini memiliki produk unggulan seperti kopi, kelapa sawit, gambir, cengkeh, pala, coklat, lada, kemiri, dan karet.
Kondisi topografi aceh Tenggara yang bergunung-gunung menjadi salah satu penghalang bagi kelancaran transportasi dan komunikasi. Lokasi yang tidak terjangkau oleh kendaraan umum bisa ditempuh dengan berkuda. Yang tentu saja sangat berpotensi dalam pengembangan wilayah kabupate aceh tenggara.

Analisis web: www.serambinews.com
kabupaten Aceh Besar

Tahun 2007, di saat belum satupun investor menunjukkan langkah nyata dalam menanamkan modalnya di Aceh Besar, PT Lhoong Setia Mining (LSM) yang bergerak dalam bisnis penambangan bijih besi, sudah mulai mendatangkan alat-alat berat untuk melakukan eksploitasi. Pelabuhan untuk pengiriman bahan tambang pun telah disiapkan tak jauh dari lokasi penambangan di Desa Jantang, Kecamatan Lhoong, Aceh Besar.Direktur PT LSM, Alfian menyebutkan, untuk investasi ini pihaknya siap mengucurkan dana sebesar Rp 51 miliar. Bahkan rencananya, perusahaan tersebut akan mendirikan pabrik besi di Aceh jika prospek ke depan semakin bagus, mengingat besarnya cadangan bijih besi di areal tersebut yang diperkirakan mencapai 1,5 juta ton.Optimisme dari investor ini langsung disambut baik oleh Bupati Aceh Besar dengan memberikan izin penambangan selama 5 tahun di lahan seluas 500 hektare untuk tahap pertama. Setelah itu, perusahaan tersebut dapat memperluas areal penambangan hingga 6.000 hektare dan memperpanjang izinnya hingga 20 tahun. Kawasan yang akan dijadikan areal penambangan, yaitu Desa Blang Me, Jantang, Krueng Genteut, Krueng Raba dan sekitarnya.Wajar bila Bupati Bukhari Daud langsung merespons keinginan sang investor, mengingat dari sekian banyak perjanjian kerjasama (MoU) yang telah ditandatangani, belum satu pun yang menjalankan komitmennya. Sebenarnya, izin eksploitasi telah dikeluarkan melalui SK Bupati Nomor 540/03/02/ sejak tahun 2006. Namun, perjanjian kerjasama baru ditandatangani setahun kemudian, antara Bupati Aceh Besar Bukhari Daud sebagai pihak pertama, Direktur Utama PT LSM Alfian sebagai pihak kedua, dan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sebagai pihak ketiga.Dalam perjanjian itu, pihak pertama dijanjikan mendapat bagi hasil 10 persen dari laba per tahun di luar pajak dan retribusi. Sedangkan pihak ketiga mendapat bagi hasil 15 persen dari laba per tahun. “Hasil pembagian ini bisa menjadi PAD bagi Aceh, plus PAD bagi Pemkab Aceh Besar,” ungkap Alfian 11 September 2007 silam, saat mempromosikan kegiatan penambangan yang akan dilakukannya.
Selain itu, pihak perusahaan juga menjanjikan akan membangun sejumlah fasilitas umum untuk warga setempat. Terkait dengan penyewaan lahan masyarakat, pihaknya menyewa Rp 10.000 per meter selama sepuluh tahun. Kemudian, jika telah berproduksi nantinya, PT Lhoong Setia Mining berjanji akan memberangkatkan dua warga Lhoong setiap tahunnya menunaikan ibadah haji. “Semoga rencana ini dapat terwujud. Kami mengharapkan dukungan semua pihak, sehingga masyarakat Aceh dapat bangkit dari keterpurukan dalam berbagai bidang,” tambahnya.Pada tahun pertama, kegiatan eksploitasi bijih besi oleh PT Lhoong Setia Mining berlangsung lancar. Bahkan masyarakat setempat pun tampak bersemangat, karena ikut dilibatkan dalam kegiatan penambangan. Manfaat kehadiran investor tampaknya mulai dirasakan oleh masyarakat. Hingga Juni 2008, sebanyak 16.000 ton bijih besi asal Lhoong dengan kadar sekitar 52-67 (Fe) kandungan besi, sukses diproduksi dan dijual ke pabrik peleburan Indovero di Serang, Banten, Jawa Barat.Tahun berikutnya, 26.600 metrik ton pasir biji besi diekspor ke Cina, melalui dermaga Pelindo Sabang menggunakan kapal Notori Dake sepanjang 165 meter dengan bobot 17.999 ton. Pejabat Adpel Sabang, Eko Pangudi mengaku aktivitas ekspor itu tercatat sebagai yang terbesar dilakukan melalui Dermaga Pelindo Sabang, sejak kawasan itu berstatus pelabuhan bebas. Hingga 2009, PT Lhoong Setia Mining mengaku telah mengeksploitasi hampir 100 ribu ton bijih besi dari Lhoong, Aceh Besar.Namun, janji yang pernah dilontarkan PT LSM kepada masyarakat dan Pemkab Aceh Besar tak kunjung dipenuhi. “Hingga saat ini tidak ada pembangunan masjid yang dilakukan PT LSM. Santunan untuk yatim-piatu juga hanya satu bulan berjalan. Selain itu, persoalan penyewaan dan ganti rugi lahan warga seluas 15 hektare juga masih terkatung-katung. Belum lagi janji memberangkatkan warga untuk naik haji, itu cuma janji yang tidak akan pernah ditepati,” ungkap Ilyas, Keuchik Desa Jantang kepada Kontras, Selasa (21/7).
Mengandung emas
Saat kegiatan penambangan terus berjalan, desas-desus adanya kandungan emas di areal penambangan itu mulai hangat dibicarakan warga. Banyak warga mengaku menemukan bijih emas yang menyatu dalam bongkahan bijih besi. Padahal dalam laporan hasil analisa laboratorium tidak disebutkan adanya kandungan emas di lokasi tersebut.Kepada media, pihak PT LSM buru-buru membantah adanya emas pada tambang bijih besi yang dikelolanya. “Itu tidak benar. Kami hanya menambang bijih besi,” kata Direktur Operasional PT LSM, Jerry Patras, saat isu adanya emas di kawasan tersebut mulai mencuat. “Kami sudah meneliti melalui 20 laboratorium yang dimiliki PT LSM. Hanya saja, kami belum mendapat tanda-tanda adanya kadar biji emas di areal tersebut,” katanya.Bantahan itu diperkuat oleh Kabid Pertambangan Mineral, Batu bara dan Panas Bumi Dinas Pertambangan Aceh, Ir Ira Pria Utama yang menyatakan bahwa sesuai hasil eksplorasi PT LSM di bawah pengawasan lembaganya, tidak terlihat tanda-tanda adanya biji emas. “Biasanya apabila ada kadar bijih besi, yang menyusul bukan emas akan tetapi kadar seng. Jadi, saya kurang percaya juga kalau di situ ada emas,” kata Ira.Hanya saja, Ira meyakini kalau di suatu tempat terdapat kadar bijih besi pasti di dalamnya ada kadar biji emas. “Akan tetapi, harus melakukan eksplorasi sejauh mana kadar emas yang didapat,” katanya. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh juga mengaku menemukan kandungan emas dalam bongkahan bijih besi di areal milik PT LSM itu. “Sepertinya itu memang emas,” kata Ketua Walhi Aceh, Bambang Antariksa kepada Kontras beberapa waktu lalu, sambil menunjukkan bongkahan besi mengandung bijih emas yang sempat diambilnya sebagai contoh.Pemerintah Aceh Besar pun merasa kecolongan. Apalagi selama dua tahun melakukan eksploitasi, pihak PT LSM tak kunjung membayar pajak dan dana bagi hasil yang dulu dijanjikannya. Setelah didesak oleh Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRK Aceh Besar, barulah PT LSM menyetor kewajibannya sebesar Rp 512 juta pada Juni 2009.Namun, saat Tim Pansus turun ke lapangan, ternyata banyak masalah antara PT LSM dengan masyarakat yang belum terselesaikan. Di antaranya masalah ganti rugi tanah. “Selain itu, beberapa syarat Amdal juga belum dipenuhi, dan tidak ada biaya reklamasi lokasi tambang yang seharusnya disediakan sejak awal,” papar Ketua DPRK Aceh Besar, Musannif SE.Jumat (10/7) lalu, Tim Pansus kembali memanggil Alfian selaku Dirut PT LSM untuk mendapat penjelasan atas berbagai masalah yang terjadi. Namun, Alfian hanya mengutus stafnya yang tidak memiliki wewenang dalam mengambil keputusan. “Karena banyaknya masalah yang timbul antara PT LSM dengan pemerintah dan masyarakat, maka dalam waktu dekat kami akan mengeluarkan rekomendasi agar lokasi penambangan itu ditutup sementara, atau minimal dilakukan peninjauan kembali atas izin yang telah diberikan,” kata Musannif. Menurutnya, kebijakan ini diambil mengingat kegiatan penambangan yang dilakukan PT LSM telah menimbulkan kerugian daerah.Sementara itu, Direktur Operasional PT LSM, Jerry Patras mengatakan pihaknya masih berkomitmen manjalankan butir-butir perjanjian dengan Pemkab Aceh Besar. Sedangkan masalah yang timbul di tengah masyarakat, seperti ganti rugi lahan warga yang tak kunjung selesai, akibat pemerintah belum juga menetapkan harga tanah. “Sehingga kami belum membayar ganti rugi tersebut, karena sampai saat ini kami tidak tahu berapa harga tanah yang ditetapkan pemerintah untuk daerah tersebut,” kata Jerry, Selasa (21/7).Selain itu, terkait dana reklamasi, Jerry mengatakan bahwa pihaknya baru mulai membuka blok ke dua, sementara blok pertama akan digunakan untuk operasional perusahaan. Sehingga PT LSM belum melakukan reklamasi. “Reklamasi akan dilakukan setelah selesainya kegiatan penambangan di satu blok. Tapi saat ini kami belum selesai melakukan penambangan, jadi untuk apa kami mereklamasi areal yang baru dibuka,” katanya. Jerry malah menuding tim Pansus DPRK Aceh Besar tidak mengerti masalah pertambangan.


Analisis web: www.wikipedia.org
kabupaten Aceh Barat Daya

Kabupaten Aceh Barat Daya adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Kabupaten ini resmi berdiri setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002.
Aceh Barat Daya sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan bukanlah merupakan ekses dari reformasi pada tahun 1998 semata. Meskipun perubahan pemerintahan nasional saat itu mempercepat pemekaran tersebut, namun wacana untuk pemekaran itu sendiri sudah berkembang sejak sekitar tahun 1960-an.Dimana salah satu wilayah mya, blangpidie menjadi pusat wisata perdagangan yang wilayah nya sangat strategis dekat dengan perdangan pantai aceh.

Analisis web: www.harianaceh.com
kota sabang

Proyek pembangunan jalan lintasan Paya Seunara–Keunekai yang didanai Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), menyengsarakan warga setempat. Setelah dikeruk, pembangunan jalan itu tidak dilanjutkan sehingga susah dilewati. Warga pun marah dan memblokir lintasan tersebut, Selasa (21/7).  
Pemblokiran badan jalan yang dikerjakan PT Bina Putra Daerah (PT BPD) itu sudah berulang kali dilakukan warga Kelurahan Bateshok, Kecamatan Sukakarya. Namun, pembangunan jalan sepanjang 5,5 kilometer itu belum juga dilanjutkan pihak perusahaan rekanan.
Pada pemblokiran, kemarin, sejak pukul 08.00 WIB sejumlah warga meletakkan meja dengan sejumlah triplek. Dia natanya bertuliskan ‘Nanggroe dro tamat keudro, mandi lumpur pajoh abe, keung aneuk bate, teruskan duduk manismu lebarkan senyummu tuan, biarkan kami jadi korban’ dan berbagai tulisan protes lainnya terhadap pelaksana proyek.

Analisis web: www.harianaceh.com
kota Bireun
Dinas Kebersihan dan Penertiban dituding tak mampu menertibkan para pedagang kaki lima (PKL) di ruas Jalan Pengadilan Lama, Bireuen.
“Sepanjang ruas jalan juga dipenuhi mobil bongkar muat dan pangkalan becak serta tukang ojek. Sehingga mengalami kemacetan lalulintas,” kata Ismail, 36, warga Juli kepada Harian Aceh, Sabtu (26/9). “Seharusnya pemerintah lebih proaktif menertibkan PKL,” pungkasnya.

Analisis web: www.harianaceh.com
kota Lhoksuemawe

Lhokseumawe | Harian Aceh - Kalangan elemen sipil menilai Bupati Aceh Utara tidak peduli dengan nasib uang rakyat Aceh Utara Rp220 miliar yang bobol saat didepositokan di Bank Mandiri Jelambar. Pasalnya, hingga saat ini belum tampak upaya Bupati untuk membawa pulang uang tersebut ke daerah.
“Masyarakat Aceh Utara sangat kecewa dengan Bupati, karena dia sudah berjanji akan membawa pulang uang Rp220 miliar itu secara utuh ke daerah, tapi sampai sekarang ternyata sama sekali belum tampak upaya yang akan dilakukan ke arah itu. Bupati harus memberikan klarifikasi kepada publik mengapa dia terkesan sudah tak peduli dengan nasib uang tersebut,” kata Isbahanur, Sekretaris Forum Komunikasi Mahasiswa (FKM) Universitas Malikussaleh Lhokseumawe kepada Harian Aceh di Lhokseumawe, Senin (14/9).
Menurut Isbahanur, melalui media massa Bupati Aceh Utara menyatakan tidak mengakui uang Aceh Utara yang bobol. Anehnya, kata dia, sampai sekarang Bupati juga tidak melakukan upaya hukum untuk menggugat pihak bank agar mengembalikan uang Aceh Utara. “Jadi, masyarakat semakin bingun dengan sikap Bupati yang plin-plan. Sementara kondisi Aceh Utara saat ini semakin memperihatinkan, banyak kebutuhan dasar masyarakat tertunda akibat tidak ada anggaran,” pungkas mahasiswa asal Kecamatan Sawang Aceh Utara ini.
Isbahanur menambahkan FKM Unimal juga kecewa dengan Polda Metro Jaya yang terkesan tertutup kepada publik dalam pengungkapan kasus bobolnya dana deposito Aceh Utara itu, terutama terkait pemeriksaan terhadap Bupati dan Wakil Bupati. “Kami para mahasiswa akan terus mengawal proses pengusutan kasus itu. Siapa saja yang terlibat harus diproses sampai tuntas, jangan sampai ada pilih kasih terhadap para pelaku baik pejabat negara maupun pihak dari luar pemerintahan,” katanya.
Direktur LSM Yayasan Mitra Rakyat Abadi (Yamira), Fauzi Abubakar menyebutkan, Polda Metro Jaya yang menangani kasus tersebut perlu mempercepat proses penyidikan supaya ada titik terang apakah Bupati ikut terlibat atau tidak dalam kasus tersebut. “Ini penting agar masyarakat tidak terus menerus hanya menduga-duga Bupati bersalah atau tidak,” ujarnya.
Selain itu, kata Fauzi Abubakar, perlu ada langkah yang tepat dari Pemkab Aceh Utara untuk menyelamatkan pelaksanaan pembangunan di Aceh Utara. Karena saat ini sejumlah proyek pembangunan tengah dikerjakan. Tapi, kata Fauzi, tidak jelas apakah Pemkab Aceh Utara memiliki anggaran untuk membayar pekerjaan tersebut. “Jika tidak ada anggaran, tentunya ini akan menimbulkan masalah baru bagi Aceh Utara, karena pihak rekanan bisa menggugat Pemda,” tutur mantan Ketua Pemuda Muhammadyah Aceh Utara ini.
DPRK Aceh Utara yang baru, lanjut Fauzi Abubakar, perlu segera memanggil Bupati Ilyas A Hamid untuk membahas nasib uang Rp220 miliar itu. “Kalau memang Polda Metro Jaya memberi peluang kepada Pemda Aceh Utara untuk meminjam uang yang menjadi barang bukti kasus bobol dana deposito itu, maka Bupati dan DPRK perlu menanggapi ini secara serius, yaitu untuk membawa pulang uang tersebut ke daerah agar dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan dan kebutuhan masyarakat,” kata dia.
 Pendapat hampir sama disampaikan akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Dedy Satria. Menurut dia, jika Bupati pernah menyatakan bahwa ia akan melakukan upaya hukum terkait nasib uang Rp220 miliar tersebut, maka hal itu perlu dilaksanakan. “Sehingga tidak timbul kesan di kalangan publik bahwa Bupati tak peduli dengan nasib uang itu. Kalau memang uang barang bukti itu dibolehkan pinjam untuk daerah, sebaiknya segera dilakukan. Apalagi respon  dari anggota dewan Aceh Utara yang baru melalui media massa, agar dana tersebut bisa segera diurus atau dipinjam untuk kepentingan pembangunan Aceh Utara,” imbuhnya.
Bupati harus bersikap jelas dan tegas agar tidak berlarut-larut, tidak kaku dan terkesan menghindar dari tanggung jawabnya. Bupati harus memulihkan kepercayaan rakyat Aceh Utara kepadannya. “Dia (Bupati) harus menjaga amanah rakyat, tunjukkan itikat baik untuk menyelesaikan masalah yg menghambat pembangunan Aceh Utara,” kata dosen ilmu komunikasi ini.
Sementara itu Bupati Aceh Utara Ilyas A Hamid beberapa kali dihubungi, kemarin, tidak berhasil. Sedangkan Sekda Aceh Utara Syahbuddin Usman tidak mau mengangkat panggilan masuk saat dihubungi ke telpon selularnya, kemarin. Sekda Syahbuddin juga tidak membalas saat dikonfirmasi melalui layanan pesan singkat (SMS). Namun, sebelumnya Syahbuddin menyatakan bahwa pihaknya tengah mempelajari apakah akan meminjam uang barang bukti tersebut atau tidak. “Itu sedang kita pelajari supaya tidak salah langkah,” katanya saat dihubungi beberapa waktu lalu.

Analisis web: www.harianaceh.com
kota simeulue
Lhokseumawe | Harian Aceh - Kalangan elemen sipil menilai Bupati Aceh Utara tidak peduli dengan nasib uang rakyat Aceh Utara Rp220 miliar yang bobol saat didepositokan di Bank Mandiri Jelambar. Pasalnya, hingga saat ini belum tampak upaya Bupati untuk membawa pulang uang tersebut ke daerah.
“Masyarakat Aceh Utara sangat kecewa dengan Bupati, karena dia sudah berjanji akan membawa pulang uang Rp220 miliar itu secara utuh ke daerah, tapi sampai sekarang ternyata sama sekali belum tampak upaya yang akan dilakukan ke arah itu. Bupati harus memberikan klarifikasi kepada publik mengapa dia terkesan sudah tak peduli dengan nasib uang tersebut,” kata Isbahanur, Sekretaris Forum Komunikasi Mahasiswa (FKM) Universitas Malikussaleh Lhokseumawe kepada Harian Aceh di Lhokseumawe, Senin (14/9).
Menurut Isbahanur, melalui media massa Bupati Aceh Utara menyatakan tidak mengakui uang Aceh Utara yang bobol. Anehnya, kata dia, sampai sekarang Bupati juga tidak melakukan upaya hukum untuk menggugat pihak bank agar mengembalikan uang Aceh Utara. “Jadi, masyarakat semakin bingun dengan sikap Bupati yang plin-plan. Sementara kondisi Aceh Utara saat ini semakin memperihatinkan, banyak kebutuhan dasar masyarakat tertunda akibat tidak ada anggaran,” pungkas mahasiswa asal Kecamatan Sawang Aceh Utara ini.
Isbahanur menambahkan FKM Unimal juga kecewa dengan Polda Metro Jaya yang terkesan tertutup kepada publik dalam pengungkapan kasus bobolnya dana deposito Aceh Utara itu, terutama terkait pemeriksaan terhadap Bupati dan Wakil Bupati. “Kami para mahasiswa akan terus mengawal proses pengusutan kasus itu. Siapa saja yang terlibat harus diproses sampai tuntas, jangan sampai ada pilih kasih terhadap para pelaku baik pejabat negara maupun pihak dari luar pemerintahan,” katanya.
Direktur LSM Yayasan Mitra Rakyat Abadi (Yamira), Fauzi Abubakar menyebutkan, Polda Metro Jaya yang menangani kasus tersebut perlu mempercepat proses penyidikan supaya ada titik terang apakah Bupati ikut terlibat atau tidak dalam kasus tersebut. “Ini penting agar masyarakat tidak terus menerus hanya menduga-duga Bupati bersalah atau tidak,” ujarnya.
Selain itu, kata Fauzi Abubakar, perlu ada langkah yang tepat dari Pemkab Aceh Utara untuk menyelamatkan pelaksanaan pembangunan di Aceh Utara. Karena saat ini sejumlah proyek pembangunan tengah dikerjakan. Tapi, kata Fauzi, tidak jelas apakah Pemkab Aceh Utara memiliki anggaran untuk membayar pekerjaan tersebut. “Jika tidak ada anggaran, tentunya ini akan menimbulkan masalah baru bagi Aceh Utara, karena pihak rekanan bisa menggugat Pemda,” tutur mantan Ketua Pemuda Muhammadyah Aceh Utara ini.
DPRK Aceh Utara yang baru, lanjut Fauzi Abubakar, perlu segera memanggil Bupati Ilyas A Hamid untuk membahas nasib uang Rp220 miliar itu. “Kalau memang Polda Metro Jaya memberi peluang kepada Pemda Aceh Utara untuk meminjam uang yang menjadi barang bukti kasus bobol dana deposito itu, maka Bupati dan DPRK perlu menanggapi ini secara serius, yaitu untuk membawa pulang uang tersebut ke daerah agar dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan dan kebutuhan masyarakat,” kata dia.
 Pendapat hampir sama disampaikan akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Dedy Satria. Menurut dia, jika Bupati pernah menyatakan bahwa ia akan melakukan upaya hukum terkait nasib uang Rp220 miliar tersebut, maka hal itu perlu dilaksanakan. “Sehingga tidak timbul kesan di kalangan publik bahwa Bupati tak peduli dengan nasib uang itu. Kalau memang uang barang bukti itu dibolehkan pinjam untuk daerah, sebaiknya segera dilakukan. Apalagi respon  dari anggota dewan Aceh Utara yang baru melalui media massa, agar dana tersebut bisa segera diurus atau dipinjam untuk kepentingan pembangunan Aceh Utara,” imbuhnya.
Bupati harus bersikap jelas dan tegas agar tidak berlarut-larut, tidak kaku dan terkesan menghindar dari tanggung jawabnya. Bupati harus memulihkan kepercayaan rakyat Aceh Utara kepadannya. “Dia (Bupati) harus menjaga amanah rakyat, tunjukkan itikat baik untuk menyelesaikan masalah yg menghambat pembangunan Aceh Utara,” kata dosen ilmu komunikasi ini.
Sementara itu Bupati Aceh Utara Ilyas A Hamid beberapa kali dihubungi, kemarin, tidak berhasil. Sedangkan Sekda Aceh Utara Syahbuddin Usman tidak mau mengangkat panggilan masuk saat dihubungi ke telpon selularnya, kemarin. Sekda Syahbuddin juga tidak membalas saat dikonfirmasi melalui layanan pesan singkat (SMS). Namun, sebelumnya Syahbuddin menyatakan bahwa pihaknya tengah mempelajari apakah akan meminjam uang barang bukti tersebut atau tidak. “Itu sedang kita pelajari supaya tidak salah langkah,” katanya saat dihubungi beberapa waktu lalu.

Analisis web: www.harianaceh.com
kabupaten Aceh Tenggara
Kutacane | Harian Aceh - Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara (Agara)  memanggil Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) terkait telatnya pembayaran gaji anggota dewan.
Telatnya pembayaran gaji tersebut membuat Bukhari Selian dari Partai Amanat Nasional (PAN) membuang undangan buka puasa bersama dari Bupati Ir H Hasanuddin Beruh ke tong sampah di luar ruangan Wakil Ketua DPRK Agara.
Jelas hal tersebut sangat merugikan masyarakat kabupaten kutacane khususnya.

Analisis web: www.harianaceh.com
Aceh Tamiang
Kuala Simpang | Harian Aceh - Sebagai upaya peningkatan standar pelayanan ganda kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang dalam waktu dekat ini akan mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.
Hal ini dilakukan sebagai langka awal dalam mempercepat lajunya pembangunan dan pelayanan masyarakat. “Dengan pelimphan itu  nantinya dapat berdayaguna dan hasil guna dalam peneyelengaraan Pemerintahan,” Kata Wakil Bupati (Wabup) Aceh Tamiang H. Awaluddin, SH, SpN, M.Hum, Minggu (7/6).
analisis web: www.harianaceh.com
kabupaten Bener Meriah
Blangkejeren | Harian Aceh - Sejumlah wartawan dari berbagai media cetak dan elektronik membukak posko bantuan untuk korban kebakaran.  Ketua Komnas Wartawan Indonesia M. Yusuf S Ariga Jum'at (25/9) menyatakan, mulai dari jam 10.00 Wib dibukak dan menerima sumbangan dari berbagai pihak diantaranya, dari Pemda uang sebanyak Rp14.933.000 dan beras 58 zak, bantuan dari PT Gayo Lues 5 kotak mie instan dan 5 kg gula pasir, serta bantuan dari berbagai pihak lainnya.
Geucik Gele Nurdin G mengatakan bantuan dari tingkat satu ke posko wartawan untuk korban kebakaran yaitu, dari Dinsos Provinsi berupa panci ekonomis 24 buah, wajan 20 buah, sodet 24 buah, ember 20 buah, kaos 50 potong, kaos SD 300 Stel, daster 50 potong, sarden 1.800 kaleng, tikar plastik 20 lembar, saos 480 botol, minyak goren 120 liter, kecap 180 botol, famili kit 10 paket, kid ware 10 paket.
Begitu sampai bantuan tersebut ke posko wartawan langsung disalurkan kepada pihak korban. Guechik kampung Lempuh M Saleh dibantu Geuchik Kute Bukit Ramli menambahkan, bantuan dari pihak lainya dari Kadis Sosial Gayo Lues berupa tikar, kain, cangkir, seragam SD, kuali besar, sendok besar, panci, teko, kain sarung dan baju. “Ada juga bantuan dari PMI Blangkejeren,” jelasnya.

Analisis web: www.harianaceh.com
kabupaten Pidie
Sigli-Sekitar 20 ibu di Gampong Kareung Batee mengamuk dan melemparkan batu ke arah kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pidie, Senin (2/11) sekitar pukul 11.00 WIB. Masyarakat menilai pihak Dinas tidak adil dalam menyalurkan dana Program Keluarga Harapan (PKH). Akibatnya kaca kantor pecah namun tak ada korban jiwa.
Kejadian tersebut berawal pada kekecewaan warga yang tidak mendapat jatah dana program sosial yang dinialai warga sangat tak adil. Dana yang seharusnya diberikan kepada keluarga tidak mampu, tetapi diberikan kepada yang tidak berhak.
Analisis web: www,harianaceh.com
kabupaten Pidie Jaya
Meureudu | Harian Aceh- Padatnya jadwal kerja Pemkab Pidie Jaya sepertinya tidak diimbangi kinerja para legislator DPRK Pidie Jaya di pengujung masa tugasnya. Meski anggota dewan tidak wajib berkantor setiap hari, sejak sebulan terakhir kantor para wakil rakyat tersebut sepi.
Informasi yang berhasil dihimpun Harian Aceh, Selasa (11/8), semua ruang pimpinan dan komisi di gedung DPRK Pidie Jaya terlihat lengang. Kendati ruangan tersebut tidak terkunci, ruang kerja para dewan terlihat sepi.
Begitu juga di ruang sekretariat, hanya terlihat beberapa petugas staf sekretariat yang biasanya sibuk melayani para anggota DPRD terhormat. Bahkan beberapa staf sekretariat terlihat rileks sembari menghabiskan waktu dengan membaca koran dan  asyik main game di komputer.
“Beberapa waktu belakangan ini tidak pernah terlihat anggota dewan mendatangi kantor itu, hanya beberapa dewan terpilih dalam periode mendatang,” ujar salah seorang staf sekretariat yang tidak mau dituliskan namanya
Ketika Harian Aceh mengorek informasi, staf tersebut meminta Harian Aceh bertanya langsung sama sekwan. “Mungkin karena masa peralihan ini tidak sedikit dari anggota DPRK Pidie Jaya yang tidak ngantor. Lagian jadwal kerja rutin pun seperti paripurna sedang tidak ada. Jadi kita juga harus maklum,”  timpalnya.

Analisis web: www.harianaceh.com
kota langsa
Langsa | Harian Aceh - Meski sudah memasuki pertengahan Ramadhan, Walikota Langsa, Zulkifli Zainon dinilai masih kurang bersilaturrahmi dengan masyarakat. Yusuf Mansur, warga Langsa mengatakan walikota lebih banyak menghabiskan waktu dinas luar kota dari pada berada di daerah.
Ia mengahrapkan agar walikota bisa memanfaatkan momentum Ramadhan untuk mengunjungi masyarakat, minimal melalui tarawih bersama di mesjid-mesjid secara bergiliran. “Sudah 17 Ramadhan saya belum pernah melihat walikota tarawih di Mesjid Darul Falah yang merupakan mesjid raya Kota Langsa,” jelasnya.
Seringnya walikota berada di luar daerah juga menyebabkan sejumlah administrasi yang membutuhkan tanda tangan walikota tertunda. “Walikota sangat jarang berada di daerah, ia jarang masuk kantor karena lebih sering berada di luar,” lanjutnya.

Analisis web: www.harianaceh.com
kota bireun
Langsa | Harian Aceh -Meski sudah memasuki pertengahan Ramadhan, Walikota Langsa, Zulkifli Zainon dinilai masih kurang bersilaturrahmi dengan masyarakat. Yusuf Mansur, warga Langsa mengatakan walikota lebih banyak menghabiskan waktu dinas luar kota dari pada berada di daerah.
Ia mengahrapkan agar walikota bisa memanfaatkan momentum Ramadhan untuk mengunjungi masyarakat, minimal melalui tarawih bersama di mesjid-mesjid secara bergiliran. “Sudah 17 Ramadhan saya belum pernah melihat walikota tarawih di Mesjid Darul Falah yang merupakan mesjid raya Kota Langsa,” jelasnya.
Seringnya walikota berada di luar daerah juga menyebabkan sejumlah administrasi yang membutuhkan tanda tangan walikota tertunda. “Walikota sangat jarang berada di daerah, ia jarang masuk kantor karena lebih sering berada di luar,” lanjutnya.

ANALISA WEB PEMERINTAHAN ACEH DAN KABUPATEN

ANALISA WEB : www.acehselatan.go.id

Aceh selatan

Dengan kemajuan informasi yang berkembang di dunia saat ini perlu kiranya diadakan suatu jaringan pengamanan teknologi informasi dalam hal pengamanan data data yang bersifat rahasia pada umumnya di Pemerintahan Dalam Negeri dan Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan pada khususnya .Maka berdasarkan surat Kepala Lembaga Sandi Negara Jakarta Nomor PB 201/R 423/2009 Tanggal 27 Juli 2009 dan Surat Gubernur Aceh Nomor 046/53377 tanggal 27 Juli 2009 telah di distribusikan peralatan telepon bersandi keseluruh Kabupaten /Kota dalam Provinsi Aceh pada tanggal 5 Agustus 2009 yang di serahterimakan di Kantor Gubernur Banda Aceh. Kegunaan telepon bersandi ini adalah untuk fasilitas komunikasi suara yang saat ini di Kabupaten Aceh Selatan yang berkedudukan di kecamatan Tapaktuan di tempatkan pada ruang Bupati,Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten yang pengoperasiaanya di tangani bagian PDE Sekretariat Kabupaten Aceh Selatan. Maka dengan adanya fasilitas tersebut di harapkan jangan timbul adanya kebocoran informasi yang di pandang membahayakan ketentraman masyarakat dan kestabilan persatuan dan kesatuan Indonesia.

ANALISA WEB : www.acehutara.go.id

Aceh utara

Aceh Utara hingga tahun 2006 memiliki 850 desa dan 2 kelurahan, yang terbagi ke dalam 56 buah mukim. Sebanyak 780 buah desa berada di kawasan dataran dan 72 desa di kawasan berbukit. Desa yang terletak di daerah berbukit dijumpai di 12 kecamatan. Yang paling banyak desanya di kawasan perbukitan adalah di Kecamatan Sawang, Syamtalira Bayu, Nisam, Kuta Makmur, dan Muara Batu. Di samping itu, terdapat 40 buah desa yang berada di kawasan pesisir.Aceh Utara yang beriklim tropis, musim kemarau berlangsung antara bulan Februari sampai Agustus, sedangkan musim penghujan antara bulan September sampai Januari. Suhu dimusim kemarau rata-rata 32.8oC dan pada musim penghujan rata-rata 28oC.Flora dan fauna, flora yang terdapat di daerah ini terdiri dari berbagai jenis tumbuh - tumbuhan antara lain; kayu merbau, damar, damar laut, semantok, meranti, cemara, kayu bakau, rotan dan sebagainya. Semua jenis tumbuh-tumbuhan hidup subur dikawasan hutan merupakan kekayaan dan potensi yang dapat mendukung pembangunan ekonomi jika mampu dikelola dengan baik tanpa merusak kelestarian alam dan lingkungan.

ANALISA WEB: www.acehtengahkab.go.id

Aceh singkil

Satuan Kerja Sementara BRR Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Pemerintahan NAD segera membangun 2 Kantor Camat baru di wilayah Kabupaten Aceh Singkil.

Kantor Camat tersebut di danai oleh BRR tahun anggaran 2006-2007. Adapun 2 kecamatan yang kantor pemerintahannya segera di bangun adalah untuk Kecamatan Singkil dan Pulau Banyak.